Gagal Di Cirebon, Brigjen Siswandi Tuding PKS Minta Mahar Miliaran

Cirebon - Koalisi Umat yang digawangi Gerindra, PAN, dan PKS gagal mengusung petinggi polri, Brigjen Pol Siswandi yang berpasangan dengan Euis Fety maju Pilwalkot Cirebon 2018. Koalisi umat pecah, PKS dituding menjadi biang kerok kegagalan koalisi tersebut.

Pasalnya, PKS tak mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis. Siswandi mengaku kecewa atas sikap PKS. Tak keluarnya rekomendasi untuk dirinya itu diduga karena enggan memberikan mahar politik untuk PKS.

Baca juga: >Naik-Turun Jumlah Calon di Pilkada Dinilai karena Biaya Politik Mahal

Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS di detik-detik akhir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, timnya enggan memenuhi permintaan tersebut. Mahar yang dimaksud di sini adalah permintaan uang agar rekomendasi parpol keluar untuk seorang calon kepala daerah.

"Padahal rekomendasi dari PAN dan Gerindra itu tanpa mahar. Saat itu (jelang penutupan), pembicaraannya mengarah ke mahar terus. Hingga menyebut nominal maharnya, bahkan terus naik hingga lima kali lipat," kata Siswandi saat ditemui di Sekretariat DPD PAN Kota Cirebon di Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu (13/1/2018).

Baca juga: >Ini Daftar 7 Perwira Plus 1 Bintara Polri yang Ikut Pilkada 2018

Petinggi polri yang sempat menjabat di BNN itu enggan menyebut nominal mahar yang diminta PKS. Pasalnya, sambung dia, yang langsung dimintai mahar oleh pihak PKS adalah timnya.

"Waktu itu saya lagi di kereta menuju Kota Cirebon. Tim saya yang ke kantor PKS. Tim tahu soal angka, intinya sampai miliaran," ucapnya.

Tawar menawar soal mahar politik menurutnya tidak sejalan dengan Koalisi Umat, koalisi yang dibentuk oleh partai-partai Islam. "Saya sudah minta agar persoalan mahar ini tidak ada di koalisi ini," katanya.

Baca juga: >Soal La Nyalla, Garda 212: Rp 40 M untuk Saksi di Jatim Terlalu Dikit

Siswandi mengatakan permintaan mahar itu muncul sekitar pukul 20.30 WIB jelang penutupan pendaftaran. Ia menuding hal tersebut hanyalah siasat PKS untuk menjagalnya.

"Ada oknum dari PKS yang minta mahar saat itu. Katanya rekomendasinya masih di Jakarta, untuk bisa dijemput harus bayar mahar. Padahal itu sudah mau penutupan, mana bisa diantar ke Cirebon dengan waktu yang mepet," ucap Siswandi.

Kendati tak mendapatkan rekomendasi, Siswan-Euis tetap mendaftar ke KPU Kota Cirebon, diantar PAN dan Gerindra. Pasangan tersebut ditolak karena tak memenuhi persyaratan, yakni syarat minimal jumlah dukungan dari kursi yang ada di DPRD. Pasalnya, PKS memilih menarik dukungan untuk Siswandi-Euis.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani mengatakan pasangan Siswandi-Euis tak memenuhi persyaratan minimal untuk jumlah kursi dari partai pengusung. "Aturannya minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD, jadi minimal tujuh," ucapnya di kantor KPU Kota Cirebon, Kamis (11/1/2018) lalu.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso tak ada di kantornya. detikcom mencoba menemui Karso di sekretariat DPD PKS Kota Cirebon yang berada di Jalan Kalitanjung. Saat dihubungi melalui telepon seluler, nomor Karso pun tak aktif. Elite DPP PKS yang dihubungi juga belum memberikan komentar terkait hal ini.

(bbn/tor)

Source : https://news.detik.com/berita/3813506/gagal-di-cirebon-brigjen-siswandi-tuding-pks-minta-mahar-miliaran

Gagal di Cirebon, Brigjen Siswandi Tuding PKS Minta Mahar Miliaran
PKS Jabar Tepis Isu Mahar: Kami Tak Pernah Proses Brigjen Siswandi
Bawaslu Tindaklanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng
Selain Gerindra, Partai ini Juga Dituduh Minta Mahar
Panwaslu Kota Cirebon Selisik Dugaan Mahar PKS