Dinonaktifkan, Bupati Talaud Merasa Dikriminalisasi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip karena pergi ke Amerika Serikat (AS) tanpa izin. Sri mengaku bingung atas sanksi yang diberikan kepadanya.

"Saya juga merasa agak bingung ketika sanksi itu untuk saya. Saya merasa bahwa ke AS juga bukan dalam rangka jalan-jalan. Tapi bagaimana saya mengikuti program yang disiapkan oleh daerah kepulauan, terutama mengenai ekonomi kemaritiman," kata Sri sebagaimana dikutip dari tayangan wawancara Metro TV, Sabtu (13/1/2018).

Baca juga: >Bupati Sri Disebut Diundang Donald Trump, Ini Kata Pemkab Talaud

Sri mengaku pergi ke AS pada Oktober-November 2017 hanya satu kali. Kata Sri, semestinya dia mendapatkan sanksi pada Desember. Dia juga mengaku hingga Januari 2018 ini belum menerima surat keputusan penonaktifan dirinya dari Mendagri.

Sri mengaku merasa dikriminalisasi. Dia mengaitkan penonaktifan ini dengan rencananya mengajukan cuti untuk tahapan pilkada.

"Kalau saya lihat, posisi saya sekarang ini, saya merasa saya ini dikriminalisasi," ucap Sri.

Baca juga: >Potret Cantik Bupati Talaud yang Dinonaktifkan karena ke AS Tanpa Izin

"Sampai sekarang kalau saya dinonaktif karena Plt itu, saya belum terpikirkan (terganggunya pelayanan publik). Karena saya sampai sekarang belum terima SK itu. Dan yang justru saya pikirkan karena akan cuti karena tahapan Pilkada 2018," sambungnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo mengatakan penonaktifan Sri didasari Pasal 77 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait hal itu, Sri mengaku bingung.

Hanya, dia menilai penonaktifan ini menjadi catatan sejarah bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla.

Baca juga: >Pemkab Talaud: Bupati Sri Belum Terima SK Penonaktifan

"Ya, ini saya juga bingung ya. Kalaupun ini terjadi, berarti ini adalah pemerintahan yang pertama kali dan bersejarah untuk Indonesia untuk pemerintahan Jokowi-JK. Karena satu peristiwa dua sanksi yang saya dapat. Pertama, teguran tertulis dari gubernur; kedua, nonaktif selama tiga bulan," ungkapnya.

Sri melihat tak mendapatkan pembelaan dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Dia mengungkap soal perannya memperjuangkan kemenangan Olly sebagai gubernur.

"Saya dulu memperjuangkan ya, saya kader PDI Perjuangan. Dan memperjuangkan Gubernur Sulawesi Utara OD (Olly Dondokambey) dengan persentase suara tertinggi dari 15 kabupaten/kota se-Sulut dengan persentase 74 persen suara. Cuma begitulah, kadang kala, politik sering melupakan perjuangan besar. Dan mudah-mudahan ini tak terjadi di bupati lain," ungkap Sri.

Alasan soal Tak Minta Izin Mendagri

Bupati Sri turut memberi alasan terkait pergi ke AS tanpa izin Mendagri Tjahjo. Dia mengaku sudah mempersiapkan administrasi perjalanan resmi sebagai bupati. Namun pihak panitia yang mengundangnya memintanya datang sebagai pengunjung biasa. Dia hanya mengikuti arahan panitia.

"Jadi begini, sewaktu saya mempersiapkan administrasi keberangkatan, memang sudah disiapkan surat izin untuk saya berangkat. Bahkan paspor dinas juga sudah saya siapkan. Tapi pihak panitia, setelah saya kirim, mereka kembalikan lagi," tuturnya.

Baca juga: >Dinonaktifkan, Ini Foto-foto Bupati Talaud Saat ke AS

"Mereka sampaikan bahwa Ibu harus gunakan paspor reguler. Karena Ibu ke sana sebagai pengunjung biasa, sebagai visitor biasa, jadi tidak sebagai pejabat. Makanya bingung juga dari panitia menyampaikan itu, jadi kita ikuti saja apa yang mereka inginkan," imbuh Sri.

Sri mengikuti prosedur pihak panitia karena undangan yang datang kepadanya setelah mengikuti seleksi se-Indonesia. Dia mengaku tak sempat berkonsultasi dengan pihak pemda dan pemerintah pusat karena waktu yang mepet.

"Waktunya kemarin sangat mepet sekali untuk kita interview. Jadi kemarin mereka kembalikan surat saya, dan surat yang dibuat tak sempat lagi dibawa ke sana," ucap dia.

Baca juga: >Pemkab Talaud soal Keberangkatan Bupati Sri ke AS: Belajar Maritim

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip selama 3 bulan. Bupati Sri dinonaktifkan karena dua kali pergi ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu sebulan tanpa izin.

Keputusan ini diambil setelah tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek laporan soal pergi tanpa izin tersebut. Sri juga telah mengakui hal itu.

"Atas laporan daerah, bupati tersebut sebulan 2 kali pergi ke Amerika tanpa izin. Tim Kemendagri datang dan cek ke Pemda Sulut dan Kabupaten Talaud. Bupati mengakui tanpa izin," kata Tjahjo saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/1) kemarin.

(jbr/tor)

Source : https://news.detik.com/berita/3813454/dinonaktifkan-mendagri-bupati-talaud-saya-merasa-dikriminalisasi

Dinonaktifkan Mendagri, Bupati Talaud: Saya Merasa Dikriminalisasi
Dinonaktifkan, Bupati Talaud Merasa Dikriminalisasi
Mendagri Tepis Penonaktifan Bupati Talaud Terkait Pilkada
Dinonaktifkan, Bupati Talaud: Saya Akan Tetap Masuk Kantor
Penonaktifan Bupati Talaud Dinilai sebagai Bentuk Dikriminalisasi
Nonaktifkan Bupati Talaud, Mendagri Bantah Terkait Partai dan Pilkada
Bupati Talaud Menolak Dinonaktifkan
Bupati Cantik Ini Dinonaktifkan oleh Mendagri, Gara-Gara Apa Ya?
Kemendagri Bantah Kriminalisasi Bupati Cantik Talaud
Setya Novanto Sebut Fasilitas Olahraga di Rutan Terbatas, Dia Hanya Bisa Main Pingpong dan Joging